Mahasiswa Ancam DPRD: Tepati Janji atau Demonstrasi Kembali

Reporter: Farah Salma Nuraida, M. Irsyadul Ibad

Editor: Chintya Octavia SH

Sumber: Dokumentasi LPM Forma

FORMA (14/04) – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Surabaya (ABS) gelar aksi demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur pada 14 April. Tuntutan yang disuarakan massa di antaranya menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kenaikan Pajak Pembangunan Negara (PPN)

Menurut pantauan forma-surabaya, massa tiba di depan kantor DPRD Jawa Timur sekitar pukul 15.00 WIB. Sebelum melakukan aksi demonstrasi, mereka mengadakan konsolidasi yang dimonitori oleh Koordinator Lapangan (Korlap) dari kampus masing-masing.

Massa aksi demonstrasi kemudian menyuarakan sejumlah tuntutan mulai dari kenaikan harga BBM, kenaikan PPN, praktik mafia minyak goreng, evaluasi kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO), penundaan pemindahan Ibu Kota Negara, tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pemindahan Ibu Kota Negara hingga pewujudan reformasi agraria.

Kusnadi selaku ketua DPRD Jawa Timur bersama beberapa jajarannya menyetujui permintaan tersebut dengan menandatangani surat tuntutan. Mereka juga menegaskan akan menyampaikan aspirasi dari teman-teman mahasiswa kepada pusat dan menampilkan bukti dalam kurun waktu kurang dari 24 jam.

“Saya berjanji akan menyampaikan tuntutan kalian kepada pihak yang pusat. Kami juga akan menampilkan bukti penyampaian aspirasi teman-teman mahasiswa malam ini juga”, tegas Kusnadi.

Menanggapi hal tersebut, Andre Prasetyo Utomo mewakili massa demonstrasi merasa puas dengan tindakan yang diambil oleh DPRD Jawa Timur. Namun, massa kembali mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar apabila pihak pusat tidak segera memberikan kebijakan.

“Saya cukup puas dengan tindakan yang dilakukan oleh DPRD Jawa Timur. Namun, juga belum dapat dikatakan cukup karena belum ada satu kebijakan yang diterapkan. Kami siap kembali turun dengan membawa massa yang lebih banyak apabila kebijakan tersebut tidak dilaksanakan”, tutup Koodinator Lapangan (Korlap) ABS