
Reporter : Fatwa Am’ Azza & Dennia Shinenauky Niza
Editor : Lailatul Arifah
Forma (02/05) – Sekitar ratusan buruh dan mahasiswa menggelar aksi di depan Gedung Grahadi, Surabaya, untuk memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) pada Kamis, 01 Mei 2025. Aksi demonstrasi ini dimulai pukul 14.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 17.00 WIB.
Aksi ini menjadi wadah penyampaian kritik terhadap pemerintah yang dinilai gagal menegakkan hukum, baik di tingkat provinsi maupun daerah. Massa aksi membawa 22 tuntutan, dengan sorotan utama pada desakan pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja (yang merupakan bagian dari skema Omnibus Law) yang dianggap merugikan pekerja dan rakyat kecil.
Salah satu perwakilan massa aksi, Antony Matondang dari Aliansi Masyarakat Surabaya Melawan, mengungkapkan bahwa realita di lapangan tidak sesuai dengan janji pemerintah saat pengesahan UU Cipta Kerja.
“Pemerintah menjanjikan lapangan kerja pasca UU ciker disahkan, nyatanya tidak ada bahkan marak terjadi PHK, UU ciker dan keputusan MK harus dikawal bukan hanya ngomong soal PHK saja, itu hal utama yg dibutukan.”
Biyanto, anggota Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jawa Timur, juga menyoroti permasalahan terkait dengan keberadaan militer di sektor industri. Ia menegaskan bahwa keberadaan TNI aktif yang bekerja di pabrik-pabrik menjadi ancaman bagi pekerja.
“TNI kalau di kalangan buruh sudah nggak rahasia lagi, polisi tentara aktif yang masih dinas sudah masuk pabrik-pabrik untuk melindungi pengusaha. Makanya kami dari KASBI Jawa Timur sangat resah dengan undang-undang TNI, TNI yang sudah pensiun silahkan lah menikmati kepensiunan tapi berikan peluang kepada pekerja-pekerja yang lain.”
Menutup pernyataannya, ia menegaskan bahwa KASBI tengah menyusun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan KASBI setelah berakhirnya aksi demo.
“Setelah ini kita akan evaluasi, jika tidak ada tanggapan gerakan ini akan besar kita akan kontak person-person yang ada di daerah dan kita satukan di Jawa Timur, kita akan kawal terus bersama rakyat Jawa Timur”
Dari unsur mahasiswa, Yance Yobe dari Aliansi Mahasiswa Papua juga turut menyampaikan pandangannya. Ia menilai perlu ada partai buruh alternatif yang mampu merangkul seluruh kelompok masyarakat tertindas.
“Partai Buruh harus membentuk partai alternatif yang mengakomodir semua kepentingan kelas, kelas mahasiswa, masyarakat, buruh, seniman, tani, dan sebagainya lalu membentuk suatu perlawanan serentak secara bersamaan.”
Aksi yang berlangsung pada Hari Buruh Internasional ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat, khususnya buruh. Massa aksi menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan konsisten serta pengawasan ketat terhadap kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
