Reporter: Wafiq Azizah, Hengki Fernando
Editor: Moh.Faiqul Waffa
Menyisir jembatan sepanjang 800 meter, dengan tanaman bunga kertas merah muda, serta tiupan angin pesisir dan mega hitam yang mengepul. Laju kendaraan membawa kami tiba di sebuah Gang kecil dengan padatnya perkampungan, Gapura Sukolilo Gang IV. Masyarakat menyambut kami dengan senyum ramah, meski raut terlihat mengerut, semangat mereka untuk berjuang demi hidupnya tak pernah surut. Beres memarkir kendaraan, saya dan kawan LPM menghampiri sebuah rumah dengan beberapa perlengkapan melaut, selayaknya khas rumah-rumah nelayan.
Sembari menunggu tamu yang silih berganti menemuinya, saya menanti di teras rumah. Tak perlu waktu lama, seorang pria paruh baya menghampiri dari dalam ruang tamu. Hadi Siswanto, selaku ketua nelayan udang reborn di Desa Sukolilo. Pada kesempatan kali ini, Hadi mengisahkan hidupnya yang lebih banyak ia habiskan di laut, sebagai seorang nelayan sejak 2002, dan menjadi mata pencaharian utama menjadikan Hadi dan nelayan-nelayan di Kenjeran senada untuk menjaga keutuhan laut, sekaligus sumber kehidupan bagi mereka yang terancam bayang-bayang proyek reklamasi. Sayangnya, setelah mendengar kata reklamasi, Hadi mengubah posisi duduknya, selonjor dengan raut serius namun menyiratkan keresahan, matanya sekilas menunjukkan kelelahan yang mendalam.
“Kami sudah lama melakukan penolakan itu, ketua-ketua nelayan itu sudah sempat dikumpulkan, ada sosialisasinya juga, Mbak. Di sana itu ya dibilangin kalo nanti jaminan kemajuan buat nelayan, kayak alat-alat mengawetkan ikan itu semakin canggih, setiap nelayan dijanjikan perumahan juga. Tapi ada, Mbak. yang tanya nyeleneh itu gini, “Gratis gak, Pak?” terus, ya jawabannya, tetep bayar tapi dengan harga beda daripada di luar-luar. Intinya kan kita disuruh bayar lagi, rumah kita hilang, laut kita habis, mau makan apa nanti kita, Mbak?” Sembari tertawa kecil Hadi menceritakan hal tersebut.
Proyek ini telah berjalan lama dan diisukan akan terus berlanjut. Bukan hal yang wajar jika warga-warga pesisir hanya diam menyikapi hal ini. Setidaknya ada 12 kampung pesisir yang terdampak, mulai dari Tambakrejo, Tambakwedi, Nambangan, Cumpat, Kejawan, kemudian berlanjut ke Kenjeran, Kalisari, Wonorejo dan sekitarnya pun menyuarakan hal yang sama. Meski warganya telah melakukan beberapa protes yang tertulis di baliho-baliho jalan dan sekitaran laut, unjuk aksi juga sempat memicu kericuhan dan main tangan, nihil untuk mendapat kejelasan hingga kini atau sekadar jawaban yang mendinginkan hati. Pasalnya, proyek ini telah muncul setelah adanya pengajuan privat oleh pihak swasta kepada Kementerian dan disetujui oleh Presiden. Beberapa nelayan menyebut-nyebut Reklamasi bertajuk Surabaya Waterfront Line ini digarap oleh investor PT. Granting Jaya. Pihaknya mengatakan akan berkomitmen untuk memajukan pembangunan di Surabaya, khususnya wilayah Timur Surabaya. Total 1.084 hektar yang akan dibagi kedalam 4 pulau. Nantinya akan dibangun hotel, hunian nelayan dan fasilitas pengolahan ikan.
Ucapnya pada salah satu pertemuan dengan nelayan-nelayan bahwa, semua masukan-masukan dan aspirasi nelayan terkait proyek reklamasi ini akan didengar. Nyatanya, hingga kini tidak ada niat pencabutan proyek tersebut dari pihak swasta.
“Kalau soal ini itu memang sudah lama, Mbak. Saya sama temen-temen nelayan lain itu sudah setahun lebih, berjuang mengadakan kumpulan-kumpulan sama nelayan-nelayan sana juga itu, pernah sampai fisik, lo, Mbak. Kita nelayan semua itu sudah menunggu momennya aja, kalau memang harus perang fisik itu, ya kami siap, Mbak. Selama ini ditahan aja dulu.” Tutur Hadi.
Hadi juga menceritakan sebagian dari mereka yang telah berhenti menjadi seorang nelayan mungkin tak merasakan keresahan tersebut. Proyek besar itu mengundangnya dan menyodorkan amplop gelap dengan isi yang terlihat menjanjikan.
“Anehnya itu, Mbak. Yang diundang waktu kumpulan itu jumlahnya 200 orang, padahal nelayan-nelayan di sini itu banyak, Mbak. Di daerah Sukolilo sendiri aja sekitar seribuan, itu belum daerah yang lain, ya, itu, Mbak. Saya ya juga tau siapa-siapa orangnya itu saya kenal” Terang Hadi.
Bagaimana bisa? Isu menohok itu memicu penolakan bagi nelayan-nelayan asli yang memang sejak dulu berprofesi sebagai nelayan tradisional. Istri Hadi, yang juga ikut menyahuti bersama kami membisik lirih kepada saya, “besok itu mau ke Jakarta lagi, Mbak. Mau ngurus itu juga ke kementerian”. Begitulah perjuangan rakyat kecil yang tak henti berteriak lantang melalui keberanian, sebagai usaha menyelamatkan sumber kehidupan bagi keluarga kecil dipesisir Kenjeran.
Tak Hanya Tulisan, Ketika Tradisi Menjadi Senjata Menjaga Laut dari Investor
Laju motor kembali membawa kami ke sebuah Desa Bernama Kedung Cowek, suasana angin sepoi dan perahu-perahu milik nelayan tradisional selalu terparkir di tepian laut, menanti air pasang agar bisa kembali memacu perahunya menyusuri laut lepas di malam hari. Kami menemui salah satu warga bernama Anam (45), bersama rekan nya disebuah rumah yang dipenuhi kail-kail. Anam sedikit memberi tanggapan terhadap ancaman yang sedang menghantui dirinya dan nelayan-nelayan yang lain. Memang jarang ia mengikuti rapat pertemuan bersama rekan-rekan nelayan, namun yang pasti, Anam sangat mengharapkan “proyek besar ini segera dihentikan, Mbak. Ya agar supaya kami kembali hidup tenang” Pungkasnya.
Menerka cuaca yang tak bersahabat, kami segera beranjak meninggalkan Desa Kedung Cowek. Lalu lalang kendaraan semakin semrawut akibat khawatir akan turun hujan, Kami sedikit melaju lagi sampai akhirnya melewati sebuah Gang yang cukup untuk satu awak mobil. Baru beberapa meter ke depan, gerimis telah mendahului kami. Semakin memasuki Gang terdapat pintu pagar kecil yang dijaga oleh dua orang laki-laki bertopi. Alih-alih putar balik, kami justru terpaku melihat baliho bertuliskan “Kami menolak keras demo ricuh”. Tergantung di salah satu pos yang dijadikan tempat ngobrol santai oleh beberapa kelompok bapak-bapak. Diantara mereka melihat dengan sedikit tatapan kecut, sebagian lagi hanya acuh tak acuh.
Tak jauh dari pos tersebut, terlihat dua orang pria sedang menganyam jaring yang berukuran sangat besar untuk menangkap ikan. Kami berhenti pada satu pohon rindang yang bersebelahan dengan pagar pembatas antara laut dan daratan. Beres memarkir motor, saya menghampiri seorang pria tua itu. Rambutnya yang mulai memutih, jari-jari tangan yang terlihat kasar, tanpa alas kaki, hanya dinaungi terpal yang sedikit menahan air hujan, duduk bersila tanpa alas di tanah halaman yang cukup luas.
Mulyo Sejati, selaku mantan ketua nelayan Desa Sukolilo Lor. Menyelonjorkan kakinya yang mungkin sudah terasa kaku sebab lamanya bersila menganyam jaring tersebut. Di tengah perbincangan, Mulyo mulai menyibak ingatan lamanya sejak masa ia duduk di bangku Sekolah Dasar, Mulyo gemar mengikuti Ayahnya yang juga seorang pelaut. Bukan waktu yang sebentar hingga saat ini ia telah memiliki lima orang anak, membesarkannya dari hasil mata pencaharian sebagai seorang nelayan.
“Laut itu, ya sudah kayak rumah, Mbak. Wong dari kecil melaut, ikut Bapak. Kadang itu, ya kalo bulan-bulan Mei-Juni berangkat habis subuh siang atau sore sudah pulang, tapi kalau bulan-bulan gini itu nunggu air pasang dulu, Mbak. Malam berangkatnya sampe besok pagi. Tapi ya alhamdulillah masih ada aja, Cuma kalo banyak dulu sekarang ya masih banyak dulu, Mbak.” Tutur Mulyo dengan selipan tawa.
Sebuah rasa memiliki yang menguatkan Mulyo tetap bertahan dengan perahu kecil miliknya, untuk menolak Reklamasi yang tentu mengancam sumber pangan bagi keluarga dan para nelayan. Ia sempat menuturkan satu kejadian yang melibatkan nelayan dengan pihak SWL (Surabaya Waterfront Land). Di mana saat itu keadaan sempat chaos, dengan adu pukul yang menyebabkan beberapa orang mengalami cidera. Tak hanya itu, Mulyo juga merasa prihatin dengan kondisi laut yang kian tak stabil. Hutan mangrove yang rusak, hingga bibir pantai yang dipenuhi lumpur. Hal yang ia takutkan memang sudah terjadi, dampak dari Reklamasi ini mengundang nelayan dari beberapa daerah di antaranya, Gresik, Sidoarjo, Madura yang juga mencari ikan ke selat Kenjeran, karena ancaman berkurangnya biota laut seperti ikan-ikan, udang, kerang dan masih banyak lagi.
Tak berhenti sampai situ, Mulyo juga mengenalkan tradisi turun temurun yang dilestarikan seiring majunya zaman teknologi. “Balap Perahu Layar”, tradisi balap perahu yang dulunya menjadi ajang keterampilan dan ketangkasan para nelayan dalam mengarungi laut lepas di tengah angin dan ombak laut, kini menjadi budaya yang dikenalkan kepada wisatawan, diikuti peserta yang bukan merupakan warga desa, sekaligus menjadi simbol penolakan dari nelayan untuk proyek reklamasi. Balap perahu layar menandakan bahwa laut ini akan selalu menjadi milik masyarakat, bukan sebagai tumbal pembangunan yang akan menjadi karat.
“Saya sampai kapanpun bakal menolak, Mbak. Semua, semua nelayan di sini menolak, cuma ya ada yang mungkin sebagian engga, ya itu tadi, lo, Mbak, mereka yang dulunya pernah jadi nelayan terus sekarang udah ndak, kalo saya mah uang segitu kan, ya sebentar, selanjutnya mau makan apa? Ya terus terang aja ini, Mbak.” Ungkap Mulyo.
Sayangnya, di balik kekuatan para nelayan-nelayan dalam menjaga lautnya, tak sedikit masyarakat yang dulunya berprofesi sebagai nelayan. Akan tetapi, kini tak lagi aktif melaut. Mereka mendukung berlanjutnya proyek reklamasi. Kesaksian Mulyo sekaligus menjawab baliho “Kami menolak keras demo ricuh” yang terpampang di pintu masuk Gang menuju halaman tempat Mulyo mengayam jaring.
Setidaknya, realitas yang gamblang mampu membuka rasa prihatin dan memikirkan seberapa besar resiko yang akan merenggut kehidupan nelayan pesisir Kenjeran, Surabaya. Tidak mampukah menyeimbangkan kemajuan dengan budaya lokal yang merupakan warisan nenek moyang? Sehingga hanya bertebar janji tanpa kejelasan.
“Pokoknya kami nggak diam, Mbak. Tetep mengawal terus, tetep menolak reklamasi ini. Kalau pun harus mati ya mati, Mbak. Udah, harus kemana lagi kami kalau lautnya habis. Nah itu, tolonglah laut ini jangan dirusak, jangan di habiskan … “Pungkas Mulyo menimpali.
