Penulis: Satria Pringgandani Abdilah
Editor: Imdi Fahma
Film yang Membuka Luka Papua
Belakangan ini rakyat Indonesia dibuat geram terhadap pemerintah oleh sebuah film yang berjudul Pesta Babi. Bukan karena film ini jelek atau tidak menghibur, melainkan karena film ini membeberkan fakta kegiatan perebutan paksa oleh pemerintah terhadap hak asasi suku-suku pedalaman dan juga perusakan alam yang ada di Papua. Film ini berkonsep dokumenter; setiap menitnya telah mendokumentasikan bagaimana kegiatan pemerintah yang menjalankan sebuah proyek swasembada mendisrupsi kehidupan yang ada di Papua.
Dengan berlandaskan pembangunan, pemerintah meluncurkan proyek swasembada yang direalisasikan untuk keberlangsungan daya tahan pangan dan sumber daya negara, memberikan jaminan kelanjutan hidup yang lebih aman dalam hal logistik dan juga efisiensi dalam lingkup energi. Namun, di sisi lain, pembangunan terkadang tidak sejalan dengan tujuannya. Film Pesta Babi menunjukkan sisi lain dari adanya proyek pemerintah tersebut. Mereka mengambil alih tanah-tanah para suku pedalaman dan membuka lahan di hutan secara masif tanpa pandang bulu. Kegiatan ini banyak menimbulkan kerusakan ekosistem hutan; flora dan fauna menjadi tidak stabil, serta banyak hewan endemik yang kehilangan rumahnya. Tidak hanya hewan saja, suku pedalaman yang hidup ratusan tahun menjadi salah satu pihak rentan yang terkena dampak keresahan dari proyek tersebut. Mereka kehilangan rumah dan juga tempat berburu untuk mencari makan. Sungai tempat mereka minum juga tercemar karena kegiatan proyek.
Film ini juga memperlihatkan ketegangan antara masyarakat adat dan pemerintah. Yang mereka lawan tak hanya pemerintah, melainkan juga korporasi yang mempunyai modal besar dalam menunjang proyek negara. Film ini bukan sekadar film dokumenter pariwisata belaka. Film ini adalah perwakilan jeritan kehidupan suku-suku pedalaman dan alam yang sedang dirusak. Kata pemberdayaan menjadi topeng untuk menutupi jahatnya proyek ambisius yang tiada henti mengikis kehidupan Papua.
Ambisi Swasembada Pangan dan Logika Negara
Di tengah konflik internasional yang memengaruhi ketahanan energi dan daya pangan global, pemerintah Indonesia kembali mendorong proyek pertanian dan peternakan guna mewujudkan swasembada pangan nasional. Negara harus bebas dari ketergantungan barang impor di tengah krisis global, yang mana hal ini dapat mengancam kestabilan ekonomi dan pemasokan daya pangan negara. Dalam lingkup keamanan, ketahanan pangan juga meminimalisasi adanya tekanan politik global saat negara sudah tidak bergantung pada pasokan luar, sekaligus menjamin ketersediaan kebutuhan pokok saat suasana konflik global memanas yang mengakibatkan terputusnya jalur perdagangan. Dampak sosial yang diberikan proyek ini juga termasuk besar, seperti terciptanya lapangan pekerjaan domestik. Akan ada banyak profesi yang disediakan, mulai dari pengoperasi mesin pertanian, ahli manajemen lapangan, sampai pengembang perangkat lunak (software) pemantau pertanian atau peternakan. Nilai pendapatan daerah juga akan naik, sehingga angka kemiskinan di sana bisa ditekan melalui meningkatnya pendapatan per kapita daerah.
Namun, dengan semua harapan yang ada di atas, tidak seharusnya pemerintah menghalalkan segala cara supaya mewujudkannya. Persoalan utamanya adalah bagaimana cara proyek swasembada ini dijalankan. Tidak sedikit dampak negatif yang diberikan saat proyek ini berjalan, salah satunya adalah rusaknya ekosistem hutan yang menjadi rumah hewan-hewan yang dilindungi akibat deforestasi secara masif. Yang direnggut tidak hanya rumah para hewan, melainkan rumah adat suku pedalaman yang sudah lama menjaga hutan. Dari sini, proyek tidak lagi berkesan pemberdayaan, melainkan ambisi pemerintah yang terlalu dipaksakan tanpa melihat kerusakan di sekitarnya. Sekarang timbullah pertanyaan: apakah ketahanan pangan nasional dapat dibangun dengan mengorbankan ruang hidup masyarakat yang telah menjaga hutan tersebut secara turun-temurun?
Dampak Ekologis: Hutan Papua Sebagai Korban
Hutan Papua menyimpan banyak sekali spesies hewani,mulai dari burung, mamalia, hingga serangga dan tidak sedikit pula di antaranya termasuk spesies hewan yang dilindungi. Hutan Papua sangat lebat dan banyak area pedalaman yang belum terjamah oleh manusia. Para ilmuwan dunia mencatat bahwa rata-rata dua spesies hewan baru ditemukan setiap minggu di daratan Papua, yang berarti angka kekayaan riil fauna di sana terus bertambah seiring berjalannya penelitian ilmiah. Selain rumah bagi spesies endemik, Hutan Papua memiliki pengaruh yang sangat krusial bagi iklim di Indonesia karena bertindak sebagai “kipas raksasa” yang mendinginkan suhu udara dan menjadi benteng pertahanan terakhir dari krisis iklim nasional. Pulau Papua dan Maluku menyimpan sekitar 38 juta hektare hutan, yang berarti 44% dari total seluruh hutan di Indonesia berada di wilayah timur. Namun, semua ini terancam oleh dominasi deforestasi yang sedang berlangsung. Akan banyak hewan endemik yang kehilangan rumah dan mengakibatkan kepunahan. Deforestasi ini juga memberikan dampak terhadap iklim di Indonesia, seperti terjadinya lonjakan emisi karbon, meningkatnya suhu udara, dan rusaknya siklus hidrologi serta curah hujan di Indonesia Timur.
FWI (Forest Watch Indonesia) sebagai lembaga pemantau, melakukan perhitungan spasial (pemetaan satelit) terhadap hilangnya kanopi hutan alam di Papua dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil pemantauan dan kalkulasi FWI:
- Dominasi Awal: Pada tahun 2014, hasil analisis FWI menunjukkan tutupan hutan alam di Bioregion Papua masih berada di angka 83% dari luas daratan.
- Lonjakan Deforestasi: Data menunjukkan tren kerusakan yang meningkat tajam. Pada periode 2022–2023 saja, FWI mencatat deforestasi di Papua mencapai 552.000 hektare. Angka fantastis ini mewakili lebih dari 70% dari total deforestasi yang terjadi di seluruh Indonesia pada periode tersebut.
- Faktor Pemicu: Perhitungan FWI mengidentifikasi bahwa kehilangan hutan alam ini didorong oleh konversi lahan untuk perkebunan sawit skala besar, Hutan Tanaman Industri (HTI), pemekaran wilayah administratif, serta aktivitas penebangan kayu komersial.
Kerusakan masif ini tak hanya berdampak pada lingkup ekologis saja seperti hilangnya pohon dan sebagainya, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan suku adat di sana yang menggantungkan hidupnya kepada hutan.
Tanah Adat dan Hilangnya Ruang Hidup
Hutan Papua bukan hanya rumah bagi satwa di sana, Hutan Papua juga merupakan rumah bagi suku pedalaman yang sudah tinggal lama di sana. Bagi masyarakat adat Papua, hutan bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan menjadi ruang hidup yang menyatu dengan identitas budaya, spiritualitas, dan kebergantungan generasi mereka. Seperti Suku Korowai, mereka tinggal di pedalaman lebat perbatasan antara Kabupaten Mappi, Boven Digoel, dan Asmat. Keunikan suku ini terkenal di dunia internasional karena tradisi membangun rumah pohon (high houses) di atas ketinggian 15 hingga 50 meter. Arsitektur ini dirancang untuk menghindari serangan binatang buas, banjir, dan gangguan dari musuh atau roh jahat. Lalu ada Suku Dani, mereka berdomisili di dataran tinggi pegunungan Jayawijaya. Mereka hidup berkelompok di dalam rumah adat berbentuk bulat beratap jerami yang disebut honai. Suku Dani memiliki ketergantungan tinggi pada berkebun umbi-umbian (hipere) dan memelihara ternak babi, yang menjadi simbol status sosial penting dalam budaya mereka. Dan masih banyak lagi.
Sangat beragam keunikan yang dimiliki oleh masyarakat adat di sana. Namun, pembukaan lahan berskala besar tidak hanya mengubah bentang alam, tetapi juga mengancam keberadaan komunitas yang bergantung pada hutan. Berbagai laporan dan kesaksian yang ditampilkan dalam film Pesta Babi menunjukkan bahwa sebagian masyarakat adat merasa tidak dilibatkan secara memadai dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut wilayah mereka. Padahal, dalam prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), masyarakat adat memiliki hak untuk menerima atau menolak proyek yang berdampak pada tanah dan sumber daya alam mereka. Kondisi tersebut kemudian memunculkan berbagai bentuk penolakan, seperti pemasangan palang adat dan simbol salib merah oleh masyarakat adat Awyu di Papua Selatan. Perlawanan ini bukanlah penolakan terhadap pembangunan, melainkan tuntutan agar pembangunan dilakukan dengan menghormati hak, martabat, dan ruang hidup masyarakat adat.
Pembangunan untuk Siapa?
Film Pesta Babi menunjukkan bahwa konflik di Papua bukan semata persoalan pembangunan, tetapi persoalan siapa yang berhak menentukan masa depan atas tanahnya sendiri. Ketika suara masyarakat adat terus diabaikan, pembangunan berisiko berubah dari janji kesejahteraan menjadi sumber kehilangan yang permanen.
Pada akhirnya, timbullah pertanyaan: “Apa tujuan sebenarnya dari proyek ini?” dan “Apakah sepadan manfaat yang diberikan dari proyek ini?” Dari sini kita bisa pahami bahwa tolok ukur proyek pemberdayaan bukan berasal dari angka investasi dan luas proyek, melainkan keberhasilan dalam menyelamatkan segala aspek agar tidak terdampak saat penyelenggaraan tersebut tanpa ada yang tertindas. Dengan mengedepankan prinsip ini, kita bisa mempertahankan legitimasi dan juga moral kemanusiaan yang sudah ada.
