Penulis: Fatkhur Rozaq Al-Akbar
Editor: Imdi Fahma
Pernahkah kalian mencabut rumput liar tetapi tidak sampai ke akarnya? Apa yang terjadi? Ya, rumput liar itu akan tumbuh kembali seperti semula, bahkan mungkin memicu tumbuhnya rumput-rumput liar yang baru. Begitulah gambaran masalah pendidikan di Indonesia saat ini.
Kebijakan demi kebijakan terus diluncurkan, mulai dari pemangkasan anggaran, pergantian menteri, hingga pengulangan kebijakan lama yang sempat gagal. Semua itu dilakukan dengan dalih menjawab tantangan zaman. Namun, segala upaya tersebut bak buih di genangan air, hanya tampak di permukaan tanpa meninggalkan perubahan yang berarti di dasar realitasnya.
Di tengah pemotongan anggaran yang besar karena prioritas program MBG, kali ini publik dihadapkan dengan program baru yang tak kalah memakan anggaran besar: SMA Unggulan Garuda, yang diluncurkan pada Oktober 2025 lalu. Program ini digadang-gadang sebagai wadah untuk mencetak sumber daya manusia unggul dan calon pemimpin masa depan lewat fasilitas yang mumpuni. Terdengar menarik, bukan? Saya rasa kita semua ingin melihat anak-anak Indonesia mengenyam pendidikan tinggi.
Namun, pertanyaannya: apakah masalah utama pendidikan kita hari ini adalah kurangnya sekolah unggulan?
Realitas di lapangan jauh lebih kompleks. Di berbagai daerah, ketimpangan pendidikan masih telanjang di depan mata. Mulai dari ruang kelas yang rusak, kekurangan guru, hingga masalah kesejahteraan pengajar yang tak kunjung selesai seolah menjadi pekerjaan rumah yang abadi.
Dalam konteks ini, pembangunan sekolah unggul justru berisiko memperparah ketimpangan tersebut. Negara mungkin berhasil mencetak sekelompok kecil siswa berprestasi. Namun, di luar pagar sekolah megah itu, mayoritas anak bangsa masih harus menghadapi persoalan pemenuhan hak mendasar yang tak kunjung usai.
Dalam buku Pendidikan Kaum Tertindas, tertulis: “Pendidikan dapat berfungsi sebagai alat untuk mengintegrasikan generasi muda ke dalam logika sistem yang ada, atau menjadi praktik pembebasan yang memungkinkan mereka mengubah dunia.”
Gagasan tersebut mengingatkan kita bahwa pendidikan bukan sekadar urusan memproduksi individu berprestasi secara mekanis, melainkan menciptakan lingkungan sosial di mana semua orang mendapatkan akses pendidikan yang setara, termasuk mereka yang lahir dari keluarga miskin atau menetap di daerah terpencil.
Sebab, jika negara hanya sibuk memoles siswa unggulan sementara anak-anak yang kurang beruntung dibiarkan terpinggirkan, kita sedang tidak berada di dalam sistem pendidikan yang adil. Kita hanya sedang membangun sebuah pabrik, dan pabrik itu bernama sekolah unggulan.
Padahal, pendidikan tidak bekerja dan tidak boleh bekerja seperti pabrik. Pendidikan bukan soal mengumpulkan bahan baku berupa siswa-siswa terbaik dari seluruh Indonesia ke dalam satu wadah, lalu mengklaim keberhasilan secara sepihak ketika mereka berhasil menembus universitas ternama. Pendidikan seharusnya memastikan bahwa anak yang lahir di pedalaman Papua, pelosok Kalimantan, desa-desa di Nusa Tenggara, maupun gang-gang sempit perkotaan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
Berkaca pada sejarah, program semacam ini sebenarnya berisiko menabrak konstitusi. Hal serupa pernah terjadi pada program Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang akhirnya dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui Putusan Nomor 5/PUU-X/2012 yang dibacakan pada Januari 2012, MK membubarkan SBI karena dinilai melahirkan diferensiasi dan kasta sosial berbasis fasilitas.
Oleh karena itu, ketika negara kembali menghadirkan sekolah-sekolah berlabel khusus dengan dukungan politis serta fasilitas mewah, sementara mayoritas sekolah lain harus berdarah-darah hanya untuk memenuhi kebutuhan operasional dasar. maka itu bukanlah esensi pendidikan yang sebenarnya. Apakah negara sedang menutup mata pada sejarah, lupa, atau memang sengaja melupakannya?
Selama akar persoalannya tidak pernah disentuh dan dicabut, rumput liar yang bernama ketimpangan pendidikan itu tidak akan pernah bisa dimusnahkan.
Sumber:mediadelegasi.id
