Penulis : M. Hadziq Hafidzuddin
Editor : Dennia Shinenauky Niza
Prabowo menantang haters-nya saat menyampaikan pidato di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan di Bogor pekan lalu. Di beberapa media, tantangan itu ditafsirkan sebagai ajakan “bertarung” di Pilpres 2029, tantangan itu menjadi permasalahan baru diantara kritik rakyat. Di tengah derasnya kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah, respons Prabowo justru terdengar frontal dan percaya diri. Sekilas memang terdengar wajar, apabila menerima kritik, maka tantang mereka di arena elektoral yang sah.
Namun, bagi seorang figur publik terlebih seorang presiden situasinya tidak sesederhana petinju yang menyiapkan arena ketika merasa ditantang. Pernyataan Prabowo muncul di tengah meningkatnya kritik terhadap pemerintah, baik terkait kebijakan ekonomi, program sosial, maupun cara pemerintah berkomunikasi. Publik sebenarnya menunggu satu hal yang relatif sederhana yakni penjelasan, klarifikasi, atau setidaknya pengakuan atas kritik yang berkembang. Hal sederhana tersebut krusial untuk publik, namun yang terjadi justru sebaliknya sebuah tantangan terbuka, bernada konfrontatif, dan sarat simbol kekuatan.
Di sinilah perlunya memahami pernyataan penguasa sesuai dengan konteks yang ada. Dalam demokrasi elektoral, kritik memang lazim dijawab dengan kompetisi politik. Pemilu merupakan arena sah untuk menguji legitimasi. Namun logika itu bekerja ketika posisi para aktor relatif setara seperti kandidat menantang kandidat. Ketika logika yang sama digunakan oleh penguasa, relasinya berubah secara fundamental, yang terjadi bukan lagi kompetisi setara, melainkan pergeseran makna kritik itu sendiri. Kritik dalam sistem demokrasi tidak semata-mata dimaksudkan sebagai ajakan bertarung. Kritik adalah mekanisme koreksi, bukan provokasi. Ia bekerja justru karena adanya ketimpangan kekuasaan antara warga dan penguasa. Ketika kritik dibalas dengan tantangan elektoral, pesan implisitnya bukan lagi “silahkan nilai kinerja saya”, melainkan “jika tidak suka, lawan saya nanti”. Di titik ini, kritik direduksi menjadi soal menang-kalah, bukan benar-salah atau tepat-tidak tepat, atau lebih ekstrimnya respon ini cenderung bercorak pembungkaman.
Pembela Prabowo mungkin akan mengatakan bahwa pernyataan tersebut hanyalah ekspresi kepercayaan diri. Dalam pandangan ini, presiden berhak menunjukkan bahwa ia tidak takut pada kritik dan percaya pada dukungan rakyat. Argumen ini tidak sepenuhnya keliru, kepercayaan diri memang bagian dari kepemimpinan. Namun, masalahnya bukan pada percaya diri melainkan pada cara dan posisi dari mana kepercayaan diri itu disampaikan oleh seseorang. wajarnya presiden tidak berbicara sebagai individu biasa. Setiap ucapannya membawa bobot simbolik kekuasaan. Jika kita mengaca pada teori komunikasi politiknya J.L. Austin pernyataan pemimpin bukan sekadar pesan personal, melainkan mengandung konsekuensi sosial institusional. Ketika presiden menantang para pengkritiknya, sinyal yang terbaca bukan hanya keberanian, tetapi juga potensi penutupan ruang dialog. Kritik tidak lagi diposisikan sebagai masukan, melainkan sebagai musuh yang harus ditaklukkan.
Di sinilah analogi petinju menjadi relevan, petinju boleh memilih siapa yang ia hadapi, kapan bertarung, dan di arena mana. Ia beroperasi dalam logika duel, presiden tidak hidup dalam logika itu. Arena politik demokratis bukan ring tinju, melainkan ruang deliberasi. Di sana, kritik tidak dimaksudkan untuk “dikalahkan” tetapi untuk dipertimbangkan, diuji, dan jika perlu direalisasikan.
Jika ditelisik lebih dalam tantangan prabowo atas kritik juga menyimpan problem waktu. Pilpres 2029 masih jauh sementara kebijakan yang dikritik berdampak hari ini. Menunda jawaban substantif dengan menunjuk ke arena pemilu lima tahun mendatang berisiko mengesankan bahwa kritik tidak perlu dijawab sekarang, cukup “diselesaikan” nanti lewat pemungutan suara. Padahal, mandat elektoral tidak menghapus kewajiban akuntabilitas harian. Adapula dimensi yang sering luput dari perhatian, yakni relasi antara kekuasaan dan bahasa. Bahasa pemimpin membentuk iklim politik. Ketika bahasa yang dipilih adalah bahasa tantangan, iklim yang terbentuk adalah iklim polarisasi. Kritik dibingkai sebagai serangan, pengkritik sebagai lawan, dan ruang publik sebagai medan konflik. Dalam jangka pendek mungkin efektif secara politik, tetapi dalam jangka panjang dapat melemahkan nilai-nilai demokrasi.
Tidak semua kritik disampaikan dengan niat baik ada yang manipulatif, berlebihan, bahkan penuh kebencian. Namun menganggap semua kritik sebagai tantangan yang harus dilawan justru menyederhanakan masalah. Demokrasi yang matang menuntut kemampuan memilah antara kritik mana yang harus dijawab dengan data, mana yang perlu diklarifikasi, dan mana yang cukup diabaikan. Tantangan terbuka adalah respons paling keras, karenanya itu menjadi solusi terakhir atau bahkan tidak perlu dilakukan.
Pernyataan Prabowo di Rakornas itu, disadari atau tidak juga memperlihatkan pergeseran gaya kepemimpinan. Dari figur yang diharapkan menjadi penenang, ia tampil sebagai figur yang siap berhadap-hadapan. Dari pemegang mandat kolektif, ia berbicara seolah sebagai aktor personal yang sedang diuji egonya. Pergeseran ini penting dicermati, bukan untuk menilai niat pribadi, melainkan untuk membaca arah komunikasi kekuasaan ke depan. Pada akhirnya, persoalan ini bukan soal boleh atau tidak boleh menantang kritik dengan pemilu. Secara formal tentu boleh, persoalannya adalah apakah itu respons yang tepat bagi seorang presiden yang sedang memerintah. Demokrasi tidak hanya diukur dari adanya pemilu, tetapi dari bagaimana kekuasaan merespons kritik di antara dua pemilu dan di situlah kualitas kepemimpinan benar-benar diuji.
Jika kritik selalu dibalas dengan tantangan, maka fungsi kritik sebagai koreksi akan tumpul. Kritik berubah menjadi sekadar kebisingan politik yang menunggu dihitung suaranya. Padahal, di negara demokratis, kritik justru berharga karena ia datang sebelum semuanya terlambat. Presiden bukan sedang bertanding di ring tinju, melainkan berada di kursi kekuasaan. Dan dari kursi itulah, publik berharap bukan tantangan melainkan tanggung jawab.
