Penulis: Vania Del Cleosa Suwitono

Editor: Akmelia Rabbani

 

Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, seorang ibu duduk di depan warung kecilnya yang hampir  kosong. Ia menghitung recehan dengan jari yang bergetar, sementara anaknya merengek minta uang  jajan. Dari televisi tuanya yang berdebu, berita menyiarkan pesta perayaan kemerdekaan di ibu  kota: halaman istana dengan tenda megah, lampu berkilau, pejabat tertawa di antara hidangan  melimpah. Dua wajah Indonesia hadir bersamaan: satu dalam kesederhanaan yang nyaris putus asa,  satu lagi dalam kemewahan yang tak tergapai.

Delapan puluh tahun lebih sejak proklamasi, pertanyaan itu masih bergema: apa arti merdeka? Dahulu jawabannya jelas, bebas dari penjajahan asing, berdaulat atas tanah sendiri. Namun, hari ini  wajah penjajahan berubah. Ia hadir dalam harga beras yang kian sulit dijangkau, dalam listrik yang  menjadi beban, dalam jurang lebar antara rumah-rumah mewah berlampu terang dan pondok sempit yang sekadar berharap cukup makan malam. Kemerdekaan seolah berhenti di bibir  sebagian rakyat, tidak pernah benar-benar sampai di meja makan mereka.

Di pelosok desa, seorang anak harus berjalan berkilo-kilometer hanya untuk tiba di sekolah  sederhana yang atapnya bocor. Di kota besar, pasien menunggu berjam-jam di lorong  rumah sakit, sementara obat yang dibutuhkan tidak tersedia karena anggaran terbatas. Pendidikan  dan kesehatan, dua pilar yang seharusnya mengangkat derajat bangsa, kerap terasa rapuh. Banyak  keluarga harus memilih antara membeli buku atau membeli beras, antara membayar biaya dokter  atau membayar listrik. Apakah layak kita menyebut diri merdeka, jika hak paling dasar untuk  belajar dan hidup sehat pun masih menjadi kemewahan?

Di tempat lain, ketidakadilan menampakkan diri dengan cara yang berbeda. Di ruang pengadilan,  palu hakim kadang jatuh lebih ringan pada yang berkuasa, tapi terasa berat bagi mereka yang tak  punya kuasa. Dari balik meja-meja rapat yang megah, korupsi berjalan tenang, menggerogoti hak  rakyat sedikit demi sedikit. Dan di jalanan, suara-suara yang berusaha lantang kerap dihadang. Pena  wartawan tak lagi sebebas dulu, ruang kelas mulai diawasi, dan media sosial yang dulu riuh kritik  kini perlahan sunyi, dibungkam oleh rasa takut yang menebal. Demokrasi yang dulu menjadi  kebanggaan kini terasa rapuh, seperti nyala lilin yang terancam padam oleh hembusan angin.

Tak hanya rakyat, alam pun ikut menanggung beban. Di pesisir, nelayan kecil mengeluh karena laut  yang dulu murah hati kini sering kali membawa pulang lebih banyak sampah plastik daripada ikan.  Di pedalaman, hutan-hutan yang seharusnya jadi paru-paru bangsa perlahan hilang, digantikan oleh  kepulan asap pembakaran dan deru mesin tambang. Anak-anak di desa harus terbiasa bermain di  udara berdebu, seakan nafas bersih adalah kemewahan yang tidak terjangkau. Jika merdeka berarti  berdaulat atas tanah air, maka hilangnya hutan dan tercemarnya sungai adalah tanda betapa rapuh  kedaulatan itu.

Sementara itu, di era serba digital, jurang baru terbuka lebar. Di kota besar, akses internet seolah  tanpa batas; anak-anak belajar dengan gawai canggih dan jaringan yang stabil. Tetapi di pelosok,  seorang murid harus berjalan berkilometer hanya untuk mencari sinyal agar bisa mengirimkan tugas  sekolah. Kemerdekaan dalam bentuk pengetahuan dan teknologi belum terbagi rata, sehingga akses  terhadap masa depan pun terasa timpang. Bangsa yang katanya sudah merdeka masih terbelenggu  oleh ketidaksetaraan dalam dunia maya, yang kini sama pentingnya dengan dunia nyata.

Namun, bangsa ini tak boleh berhenti di tengah ironi. Kemerdekaan tak bisa dibiarkan jadi sekadar  kenangan atau slogan; ia harus terus diperjuangkan. Bayangan masa depan yang lebih adil masih  mungkin digapai jika pemimpin berani menanggalkan kepentingan diri sendiri dan memilih  mendengar suara rakyat, jika masyarakat berani menjaga kritik tetap hidup, dan jika kita semua  berani percaya bahwa perubahan dimulai dari keberanian sekecil apa pun. Kemerdekaan sejati adalah ketika rakyat merasa aman untuk bersuara, cukup untuk hidup, dan setara di mata hukum.

Merdeka bukan sekadar pekikan di panggung perayaan, melainkan denyut nadi yang hadir dalam  keseharian bangsa. Selama masih ada rakyat yang lapar dan suara yang dibungkam, kemerdekaan belum selesai. Barangkali, kemerdekaan baru akan benar-benar terasa ketika ibu di warung kecil tak  lagi harus menghitung recehan dengan cemas, ketika anak-anak bisa belajar tanpa takut lapar, dan  ketika setiap orang bisa berdiri dengan martabat yang sama. Hanya pada saat itu kita sungguh bisa  berkata: kami merdeka.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *