Ketika Opini Lebih Viral daripada Kebenaran: Tantangan Pancasila dalam Literasi Mahasiswa

Penulis : Abiyan Zakaria

Perkembangan media sosial telah mengubah cara mahasiswa menerima sekaligus menyebarkan informasi. Informasi di ruang digital kini tidak lagi hadir secara netral, melainkan disusun oleh algoritma berdasarkan preferensi dan tingkat interaksi pengguna. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2025 mencapai lebih dari 229 juta pengguna. Tingginya penggunaan media sosial menjadikan ruang digital sebagai tempat utama masyarakat memperoleh informasi. Namun, pada saat yang sama, algoritma platform menentukan informasi apa yang paling sering muncul di hadapan pengguna. Ruang digital yang seharusnya menjadi tempat bertukar gagasan perlahan berubah menjadi ruang yang dikendalikan logika engagement. Mahasiswa hari ini hidup di tengah budaya serba cepat: cepat membaca, cepat berkomentar, dan cepat menyimpulkan. Ironisnya, kecepatan tersebut sering kali tidak diiringi kebiasaan memverifikasi informasi. Akibatnya, opini yang provokatif lebih mudah viral dibanding fakta yang objektif karena algoritma lebih mengutamakan interaksi daripada kebenaran. Dalam ruang digital berbasis algoritma, kebenaran tidak lagi bersaing dengan opini, tetapi dengan sistem yang menentukan apa yang layak dianggap sebagai realitas.

Fenomena tersebut terlihat dalam berbagai kasus yang viral di media sosial, termasuk kasus kekerasan di salah satu kampus di Indonesia. Pada tahap awal kemunculannya, potongan informasi yang belum utuh dengan cepat tersebar karena memicu interaksi tinggi. Akibatnya, opini publik berkembang lebih cepat dibanding proses verifikasi fakta. Berbagai asumsi dan narasi tersebar luas tanpa klarifikasi memadai, sementara fakta yang lebih lengkap justru datang belakangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam ruang digital berbasis algoritma, perhatian publik sering kali lebih ditentukan oleh intensitas interaksi dibanding kualitas informasi. Pola tersebut terjadi karena algoritma media sosial bekerja berdasarkan engagement-based distribution, yaitu sistem yang memperluas penyebaran konten dengan interaksi tinggi. Konten yang memicu emosi, kontroversi, atau kemarahan cenderung memperoleh jangkauan lebih besar dibanding informasi yang bersifat tenang dan faktual. Kondisi ini memperkuat echo chamber, ketika pengguna lebih sering menerima informasi yang sejalan dengan pandangan mereka sendiri. Akibatnya, ruang digital perlahan tidak lagi menjadi tempat mencari kebenaran, melainkan tempat memperkuat keyakinan yang terus dipantulkan oleh sistem digital. Situasi ini semakin diperparah dengan tingginya penyebaran hoaks di media sosial. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat terdapat 12.547 konten hoaks yang beredar di ruang digital Indonesia sepanjang Agustus 2018 hingga Desember 2023. Hoaks lebih mudah menyebar ketika menghasilkan interaksi tinggi, karena algoritma tidak membedakan informasi benar atau salah, melainkan membaca tingkat keterlibatan pengguna. Akibatnya, informasi yang memancing emosi sering kali memperoleh jangkauan lebih besar daripada klarifikasi faktual. Tantangan terbesar di era digital akhirnya bukan hanya keberadaan hoaks, tetapi sistem distribusi informasi yang lebih mengutamakan perhatian dibanding kebenaran.

Realitas tersebut memperlihatkan bahwa kebebasan berpendapat di era digital tidak hanya dipengaruhi perilaku pengguna, tetapi juga cara algoritma mengatur arus informasi. Padahal, nilai-nilai Pancasila menekankan pentingnya kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, Pancasila dapat dipahami sebagai kompas etika digital untuk menyaring informasi di tengah sistem algoritmik yang cenderung mendorong konten berbasis emosi. Ketika algoritma lebih banyak menampilkan konten yang memicu reaksi emosional, ruang digital perlahan berubah menjadi ruang yang bising namun miskin literasi dan empati.

Berdasarkan hasil survei Indeks Literasi Digital Indonesia oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemampuan masyarakat dalam memverifikasi informasi digital masih perlu ditingkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi belum sepenuhnya diimbangi dengan kedewasaan dalam memahami cara kerja distribusi informasi di ruang digital. Derasnya arus informasi yang dikendalikan algoritma membuat masyarakat, termasuk mahasiswa, lebih mudah bereaksi daripada memahami. Akibatnya, ruang literasi tidak lagi dipenuhi proses memahami, melainkan asumsi yang diperkuat oleh distribusi konten otomatis. Dalam kondisi seperti ini, literasi digital tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan menggunakan media, tetapi juga kemampuan memahami bagaimana media membentuk cara manusia melihat realitas.

Dalam kondisi seperti ini, mahasiswa perlu membangun kembali budaya literasi kritis, tidak hanya terhadap informasi, tetapi juga terhadap cara algoritma membentuk informasi yang mereka lihat. Informasi yang diterima tidak seharusnya langsung dipercaya atau disebarkan tanpa proses verifikasi. Kemampuan untuk memeriksa sumber informasi, memahami mekanisme distribusi konten, serta menahan diri sebelum bereaksi menjadi bentuk penerapan nilai Pancasila di era digital. Sebagai kelompok intelektual, mahasiswa seharusnya tidak hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga menjadi pelopor kesadaran kritis terhadap cara kerja algoritma di ruang digital.

Pada akhirnya, tantangan terbesar di era digital bukan hanya derasnya arus informasi, tetapi bagaimana algoritma membentuk cara manusia memahami kebenaran itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi perlu dihidupkan sebagai pedoman dalam menghadapi sistem digital yang dikendalikan algoritma. Di tengah dominasi algoritma, keberanian untuk tetap mencari kebenaran ketika opini sedang dimenangkan oleh sistem merupakan bentuk nyata pengamalan Pancasila di era digital

Referensi

• Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. “Survei APJII: Pengguna Internet Indonesia 2025 Tembus 229 Juta Jiwa.” Diakses melalui  DetikInet/APJII
• Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. “Kominfo Temukan 12.547 Konten Hoaks dalam 5 Tahun Terakhir.” Diakses melalui  Kompas Cek Fakta
• Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Katadata Insight Center. Status Literasi Digital Indonesia 2023. Diakses melalui  Literasi Digital Indonesia 2023
• Eli Pariser. The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You. New York: Penguin Press, 2011.
• Cass R. Sunstein. #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. Princeton: Princeton University Press, 2017.
• Shoshana Zuboff. The Age of Surveillance Capitalism. New York: PublicAffairs, 2019.