Penulis: M. Hadziq Hafidzuddin
Editor: Fatwa Am ‘Azza KD
Ada satu lagu yang belakangan sering menemani keseharian mahasiswa, diputar pelan di kamar kos atau sekadar terngiang saat menyusuri koridor kampus menjelang malam: Evaluasi milik Hindia. Lagu itu berbicara tentang keberanian untuk berhenti sejenak, menoleh ke belakang, lalu bertanya dengan jujur apakah jalan yang sedang ditempuh benar-benar merupakan pilihan terbaik atau sekadar jalan yang telanjur dilalui. Nuansa itulah yang terasa relevan ketika UIN Sunan Ampel Surabaya merayakan Dies Natalis ke-61.
Perayaan tahun ini mengusung tema besar “Sinergi, Inovasi, dan Tradisi Prestasi.” Tiga kata yang terdengar meyakinkan di atas panggung, terpampang di baliho, dan menghiasi berbagai rilis resmi. Namun, di sudut-sudut lain kampus, jauh dari sorot lampu seremoni, tersimpan suasana yang berbeda. Ada pertanyaan yang terus menggantung di benak sivitas akademika: siapa yang akan memimpin kampus ini secara definitif, dan mengapa Surat Keputusan (SK) rektor belum juga diterbitkan hingga hari ini?
Di titik itulah dua suasana saling bertemu. Di satu sisi ada semangat perayaan yang mengajak seluruh warga kampus bersyukur atas perjalanan lebih dari enam dekade. Di sisi lain ada kegelisahan yang berjalan pelan, tetapi terus hadir, seperti nada minor yang mengiringi lagu Evaluasi. Ironinya terasa jelas. Sebuah institusi yang merayakan pertumbuhan justru belum mampu memberikan kepastian mengenai kepemimpinannya sendiri.
Kegelisahan ini bukan lahir dari sikap sinis yang gemar mencari kesalahan. Ia muncul dari kesadaran bahwa kampus bukan sekadar kumpulan gedung megah, deretan prestasi, atau seremoni tahunan yang terselenggara dengan rapi. Pada hakikatnya, kampus dibangun di atas kepastian institusional: kepastian tentang siapa yang bertanggung jawab, atas dasar apa keputusan-keputusan penting diambil, dan bagaimana proses menuju kepastian itu dapat dijelaskan secara terbuka kepada mereka yang menjadi bagian dari institusi tersebut.
Ketika Evaluasi Tak Pernah Benar-Benar Dilakukan
Semangat Evaluasi sejatinya adalah keberanian untuk menilai ulang secara jujur, bukan sekadar terus berjalan tanpa pernah menoleh ke belakang. Sayangnya, dalam persoalan keterlambatan SK rektor, yang tampak justru sebaliknya. Institusi memilih minim penjelasan dan membiarkan waktu berjalan tanpa informasi yang memadai mengenai tahapan yang sedang berlangsung maupun kendala yang dihadapi. Alih-alih menghadirkan evaluasi yang terbuka, yang tersisa hanyalah kesunyian resmi yang terus memanjang.
Sebagaimana lazim terjadi, ruang yang dibiarkan kosong tidak pernah benar-benar kosong. Ia segera dipenuhi berbagai tafsir. Di media sosial kampus bermunculan beragam spekulasi mengenai penyebab keterlambatan tersebut. Sebagian menganggapnya sebagai persoalan administratif, sementara sebagian lain mengaitkannya dengan dinamika politik yang lebih luas. Hingga saat ini, seluruh narasi tersebut masih berada pada ranah spekulasi dan belum dapat diverifikasi kebenarannya. Karena itu, rumor tersebut tidak layak dijadikan dasar untuk menghakimi pihak mana pun.
Namun, bukan berarti keberadaan rumor dapat diabaikan begitu saja. Yang lebih penting untuk dievaluasi bukanlah benar atau salahnya rumor itu, melainkan mengapa ruang bagi berbagai spekulasi dapat terbuka begitu lebar. Jawabannya selalu kembali pada persoalan yang sama: minimnya keterbukaan informasi dari pihak yang memiliki kewenangan untuk menjelaskan.
Kekosongan yang Melahirkan Tafsir
Ada logika sederhana yang bekerja di balik situasi ini. Ketika institusi memilih diam, sesungguhnya ia sedang menyerahkan kendali atas narasi kepada siapa pun yang lebih dahulu bersuara, meskipun suara itu belum tentu bersumber dari informasi yang akurat.
Dalam banyak kajian sosial, kekuasaan tidak selalu hadir dalam bentuk yang represif. Salah satu bentuknya yang paling halus justru terletak pada kemampuan mengendalikan arus informasi: siapa yang mengetahui lebih dahulu dan seberapa banyak publik diizinkan untuk mengetahui. Dalam kerangka ini, diam bukanlah ketiadaan sikap. Diam adalah sikap itu sendiri.
Masalahnya, di era ketika informasi bergerak jauh lebih cepat dibandingkan proses birokrasi, sikap diam hampir selalu berubah menjadi bumerang. Alih-alih meredakan keresahan, kesunyian justru memperluas ruang tafsir. Ketika tafsir itu telanjur dipercaya sebagian orang, membangun kembali kepercayaan publik menjadi jauh lebih sulit dibandingkan sekadar memberikan penjelasan resmi sejak awal.
Kepercayaan pada akhirnya merupakan modal paling berharga yang dimiliki sebuah institusi pendidikan. Legitimasi kepemimpinan tidak cukup dibangun hanya melalui keabsahan administratif. Ia juga harus bertumpu pada kesediaan untuk hadir, menjelaskan, dan tidak menghindari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari publik. Kepemimpinan yang sah secara administratif, tetapi rapuh secara sosial, ibarat bangunan yang berdiri di atas fondasi yang keropos.
Mahasiswa: Penikmat Lagu, Bukan Penulis Liriknya
Ironi paling terasa dalam situasi ini adalah posisi mahasiswa. Merekalah pihak yang akan merasakan langsung dampak dari setiap arah kebijakan kampus, mulai dari kehidupan akademik hingga masa depan institusi. Namun, dalam proses yang menentukan arah tersebut, mahasiswa lebih sering diposisikan sebagai penikmat lagu daripada penulis liriknya. Mereka mendengar, merasakan resonansinya, tetapi jarang diberi ruang untuk ikut menentukan nada yang akan dimainkan.
Padahal, semangat Evaluasi adalah semangat kolektif: menoleh ke belakang bersama-sama, mengakui kekurangan bersama-sama, lalu menentukan arah baru bersama-sama. Ketika evaluasi kepemimpinan hanya berlangsung di ruang-ruang tertutup tanpa melibatkan suara mereka yang paling terdampak, evaluasi kehilangan salah satu makna terpentingnya sebagai proses yang jujur, terbuka, dan membangun kepercayaan publik.
Merayakan Usia atau Menoleh ke Dalam?
Dies Natalis seharusnya menjadi momentum untuk berhenti sejenak dan melakukan refleksi yang jujur, bukan sekadar panggung untuk memamerkan capaian kepada publik. Usia ke-61 merupakan perjalanan yang cukup panjang bagi sebuah perguruan tinggi keagamaan negeri untuk memahami bahwa kematangan institusi tidak diukur dari lamanya ia berdiri, melainkan dari keberaniannya mengevaluasi dirinya sendiri, termasuk dalam cara berkomunikasi dengan seluruh warga kampus.
Sinergi yang diusung sebagai tema perayaan akan kehilangan maknanya apabila tidak disertai keterbukaan. Tradisi prestasi juga akan terdengar sebagai slogan semata apabila tidak berjalan beriringan dengan tradisi akuntabilitas dan transparansi.
Spekulasi mengenai berbagai dinamika di balik keterlambatan SK rektor mungkin benar, mungkin pula tidak. Sampai ada penjelasan resmi, semuanya tetap berada dalam wilayah dugaan yang tidak layak diperlakukan sebagai fakta. Namun, keberadaan spekulasi itu sendiri menjadi pengingat bahwa masih ada persoalan komunikasi yang belum benar-benar diselesaikan oleh institusi.
Pada akhirnya, Dies Natalis bukan hanya tentang menghitung usia, melainkan tentang mengukur kedewasaan. Pertanyaannya bukan lagi seberapa meriah perayaan ke-61 ini berlangsung, tetapi apakah UIN Sunan Ampel Surabaya benar-benar berani mengevaluasi dirinya sendiri, atau sekadar merayakan waktu sambil berharap pertanyaan-pertanyaan penting itu akan reda dengan sendirinya.
