Reporter: Fatkhur Rozaq Al Akbar dan Nafilah Bachmid
Editor: Fatwa Am ‘Azza KD
FORMA (14/05) – Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA U) UIN Sunan Ampel Surabaya menggelar diskusi publik bertajuk “Kampus sebagai Miniatur Negara: Membedah Dialektika Kebijakan Rektor dan Budaya Mahasiswa” di Gedung Self Access Center (SAC), Rabu (13/05). Diskusi tersebut menyoroti berbagai kebijakan rektor, khususnya terkait minimalnya pelibatan mahasiswa dalam pengambilan keputusan di lingkungan kampus.
Ketua pelaksana diskusi, Fahmi Nasrullah, menjelaskan bahwa tema diskusi dipilih karena banyaknya kebijakan kampus yang perlu dievaluasi, terutama tahun ini merupakan periode akhir masa jabatan rektor.
“Karena kita sepakat bahwa catatan merah rektor ini juga perlu dibahas di forum-forum besar seperti universitas,” ujarnya.
Benedictus Theda selaku Pemateri Diskusi tersebut menyoroti sejumlah kebijakan kampus, mulai dari kenaikan UKT hingga minimalnya pelibatan mahasiswa dalam pengambilan keputusan.
“Beberapa kebijakan rektor ini tidak menguntungkan mahasiswa, mulai dari kenaikan UKT tanpa dasar yang jelas hingga pembentukan peraturan tanpa melibatkan mahasiswa,” jelas Theda.
Selain itu, Theda juga menilai mahasiswa saat ini cenderung pragmatis dan kurang peduli terhadap isu kampus, padahal mahasiswa memiliki peran sebagai agen perubahan.
Senada dengan hal tersebut, Presiden Mahasiswa UINSA, Alwan Naufal Bariq, menilai mahasiswa seharusnya dilibatkan dalam penyusunan kebijakan kampus yang berdampak langsung pada kehidupan akademik mereka.
“Kita juga menuntut adanya transparansi atau keterlibatan pelajar, karena saya sendiri juga jarang dilibatkan dalam pembuatan kebijakan,” katanya.
Meski acara sempat mengalami keterlambatan akibat bentrokan jadwal dengan kegiatan lain, antusiasme peserta tetap terlihat selama diskusi berlangsung. Ridwan, salah satu peserta, mengaku mendapatkan sudut pandang baru terkait persoalan kampus yang selama ini jarang disadari mahasiswa.
“Masalah yang ada di kampus memang membutuhkan sentuhan langsung dari mahasiswa karena kita juga terikat dengan kebijakan yang dibuat oleh rektor maupun dekanat,” ungkap Ridwan.
